Sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara tersebut,Pemerintah telah melakukan Peraturan Menteri Dalam Negerirepublik Indonesia No 64 tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.
Buku ini merupakan usaha untuk memberikan penyajian yang logis dan yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa
Buku ini menguraikan dengan jelas hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan di daerah terwujud cita-cita atau tujuan negara.suatu umpan cukup menarik dan memberikan manfaat terutama bagi pejabat, pemerintah, karyawan pemerintah dan masyarakat luas.
Memperkenalkan Potensi Dan Kendala Setiap Daerah.
Buku ini mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepala daerah dalam rangka persatuan.
Buku ini mengulas tentang perkembangan kondisi dan tantangan yang di hadapi pemerintahan daerah di indonesia yang saat ini sedang menghadapi uji coba pelaksanaan otonomi dengan titik berat pada dati II
Buku ini membahas secara mendalam cara-cara dan mekanisme membuat peraturan daerah. hal-hal yang dibahas antara lain; organ-organ yang berhak membuat rancangan peraturan daerah; pengertian daerah; tugas pembantuan; serta cara-cara pengundangan peraturan daerah.
Buku ini bermanfaat bagi masyarakat,khususnya para aparatur dan birokrat pemerintah daerah.termasuk perangkat daerah otonom,juga para praktisi, agar senantiasa dapat menunjang perkembangan otonomi daerah