Edisi Keempat belas ini melanjutkan pendekatan elektik yang menghindari mempromosikan satu teori, kerangka konseptual, atau paradigma sebagai kunci ilmu politik. Karenanya, pembahasannya dibuat seobjektif mungkin sehingga amat bermanfaat bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik dengan bidang ilmu politik, baik itu di level teoretis maupun praktis.
Buku ini mengurai tentang p[engertian negara hukum dalam bahasa yang sederhana dan mudah di mengerti oleh setiap
Buku ini membahas tentang permasalahan yang ada disekitar penyusunan surat dakwaan.
Buku ini membahas tentang hukum sebagai kerangka untuk mendukung usaha - usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat.
Buku ini berbicara tentang putusan Pk dapat dilawan dengan pengajuan PK dan hukum pidana dan orang sakit jiwa
Buku ini membahas tentang lembaga pengadilan merupakan sebuah sistem yang terbagi kedalam beberapa bagian atau unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Buku ini membahas tentang adanya keterbatasan sumber informasi mengenai masalah hukum dan politik.
Buku ini menyajikan utuh potret sitem peradilan di indonesia yang di tuangkan dalam rangkaian undang - undang yang berkaitan dengan hal tersebut .
Buku ini membahas tentang pembaharuan hukum acara peradilan agama sebagai lembaga negra yang dijamin kedudukannya oleh UUD 1945 dengan tugas pokoknya.
Buku ini merupaknan literasi yang lengkap dan sistematis tentyang kepaniteraan dalam peradilan agama di indoneisa/
Buku ini membahas tentang peradilan agama yang adalah peradilan negara yang sah. dan di samping itu adalah peradilan khusus ,peradilan islam di indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang - undangan negara untuk mewujudkan hukum material islam dalam batas 0 batas kekuasaannnya
Buku ini membahas tentang intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum.
Buku ini menyajikan potret utuh sistem peradilan di indonesia yang dituangkan dalam rangkaian undang - undang yang berkaitan dengan hal kekuasaan kehakiman, badan peradilan dan asasnya, hubungan pengadilan dan lembaga negara lainnya
Buku ini membahas tentang sistem peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi
Buku ini membahas mengenai reformasi hukum, hak asasi manusia dan penegakan hukum di indonesia.
Buku ini membahas bagaimana peran hakim di indonesia dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Buku ini membahas mengenai pembuktian yang di posisikan sebagai suatu proses yang hendak mencapai suatu keadilan.
Buku ini memberi gambaran mengenai regulasi pasar modal dan berbagai aspek pasar modal yang dinamis.
Buku ini membahas tentang keberadaan Mahkamah konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang - undang, memutuskan aengketa atas kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaramn.
Demokrasi dan masyarakat madani merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilasyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri dan mampu mengisi ruang publik yang tersedia antara rakyat dengan negara, sehingga dengan demikian masyarakat akan menjadi bumper kekuasaan negara, negara tidak menentukan sendiri segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan negara.
Politikologi adalah istilah lain dari Ilmu Politik, yaitu cabang ilmu sosial yang secara ilmiah mempelajari fenomena politik, mencakup teori, praktik, sistem, perilaku, serta konsep seperti kekuasaan, negara, konflik, dan kebijakan publik, dengan tujuan memahami cara masyarakat mengatur diri dan mencapai tujuannya
Pendekatan multidimensional ini mencerminkan keyakinan bahwa sejumlah studi mengenai partisipasi politik lainnya juga mengandung kelemahan karena terlalu mengandalkan salah satu metodologi. Studi-studi dan model-model yang menggunakan data global pada tingkat nasional harus mengakui bahwa angka-angka total, persentase rata-rata seringkali menyembunyikan variasi-variasi penting di dalam negeri y…
Buku ini membahas tentang eksistensi jaksa di tengah - tengah masyarakat
Buku ini berisikan tentang tata cara ( prosedur) beracara di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat dan sesudah persidangan yang di tuangkan dalam 17 bab.
Buku ini membahas tentang peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin hukum perdata materiil dengan peraturan hukum.
Buku ini berbicara mengenai hukum acara perdata .
Buku ini membahas tentang peraturan jabatan notaris.