Sosiologi politik : makna kekuasaan dan transformasi politik

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Sosiologi politik : makna kekuasaan dan transformasi politik

Text

Sosiologi politik : makna kekuasaan dan transformasi politik

MALIKI, Zainuddin - Nama Orang;

Buku sosiologi politik ini merupakan rangkaian kajian kritis tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan kekuasaan atau power, relasi 'state' dan 'civil society', demokrasi dan formasi masyarakat klasik maupun kontemporer, elite dan kajian klas, serta kajian stabilitas dan instabilitas sosial. Kajian isu-isu penting tersebut dilakukan dengan mengacu pada banyak perspektif pemikiran, mulai dari Hobbes, Montesquieu, Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Althusser, Horkheimer, Gramsci, Alexis de Tocqueville, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, S.M. Lipset, H. Crough, F.W. Riggs, Schmitter, Nordhaus hingga C. Wright Mills, Liddle, Hefner, Fukuyama dan sejumlah pemikir lainnya. Dalam konteks ini didialogkan juga konstruks elite, masyarakat Jawa, dan pemikir Islam tentang kekuasaan mengacu pada pemikiran Anderson, Ibn Khaldun, Ali Abd. Raziq, di samping juga pemikiran Maududi. Buku ini mengkaji relasi elite dan masyarakat atau civil society. Ia diletakkan dalam konteks pengelolaan kekuasaan. Elite cenderung determinative terhadap civil society. Kata Kenneth Minogue (1994) Profesor Emeritus dalam Ilmu Politik di London School of Economics. an elite party, or vanguard, takes over all power and proceeds to tutor the population in how to think and to act. Dalam praktik bahkan cenderung menggunakan kekerasan. Oleh karena itu buku ini mengajak pembaca memahami kecenderungan elite menggunakan kekerasan, terutama oleh elite yang telah kehilangan kepekaan moral seperti yang muncul dalam kajian C. Wright Mills. Transformasi dan perubahan politik menuju kepolitikan modern dikaji melalui Pemilu yang dalam hal ini ditempatkan sebagai langkah konsolidasi menuju kekuasaan dan demokrasi. Di samping juga dikaji melalui prasyarat budaya yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan sistem politik yang demokratis. Pengalaman empirik sangat diperlukan, dalam hal ini diambilkan dari pengalaman bangsa Indonesia, bangsa yang dikenal penduduknya memiliki basis religio politik keagamaan yang kuat.